TARIF PPN dan KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Download Link1: http://www.ziddu.com/download/19447686/PP12Tahun2006kelompokBKPyangtergolongmewah.rtf.html
 
TARIF PPN 
Download Link2: http://www.ziddu.com/download/19447687/8.PPN-tarif.ppt.html

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Download Link3: http://www.ziddu.com/download/19447688/arangkenapajakyangtergolongmewahyangdikenakanPPnBM.rtf.html

PAJAK PENGHASILAN KHUSUS

 

PPh pasal 4 ayat (2)

(Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya besifat final)

Berdasarkan Psl 4 ayat (2), UU -PPh, dikemukakan :

Bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Download Link: 

http://www.ziddu.com/download/19320598/7.ModulPajakpenghasilankhusus.docx.html

Aplikasi pajak yang dipotong pihak ke tiga dan perhitungan pajak untuk WP pribadi

PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :
1. Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
2. Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani
3. MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009)


Download Link1: http://www.ziddu.com/download/19269695/otongpihakketigadanperhitunganpajakuntukWPpribadi.docx.html

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, 23/26, 24, 25

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak. Pengenaan PPh Pasal 22 dikenakan terhadap kegiatan perdagangan barang. Pengenaan PPh 22 ada yang dilakukan pada saat penjualan ada pula pada saat pembelian. Pada umumnya pengenaan PPh Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap “menguntungkan” sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan dan dengan demikian, pantaslah atas Wajib Pajak tersebut dikenakan cicilan pembayaran Pajak Penghasilan.
Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 22 ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain


 Download Link1: http://www.ziddu.com/download/19269130/5.PAJAKPENGHASILANPASAL2223262425.docx.html

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Peraturan pelaksanaan dari PPh pasal 21 ini adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 57/PJ/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.


Download Link2: http://www.ziddu.com/download/19269696/4.PAJAKPENGHASILANPASAL21edit.docx.html

PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi : orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). 
Download Link1: http://www.ziddu.com/download/192692393.ModulPAJAKPENGHASILAN.docx.html

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN

Deskripsi Singkat.

UU KUP merupakan ketentuan formil bagi undang-undang pajak materiil. Hukum pajak materiil berfungsi menjawab pertanyaan tentang, “Siapa yang dikenakan pajak; dan apa yang menjadi sasaran pajak; serta berapa besarnya pajak”. Sementara hukum pajak formil akan menjawab “Siapa WP, penanggung pajak dan bagaimana caranya WP membayar pajak yang terutang menurut hukum pajak materiil, sehingga terealisasi menjadi penerimaan Negara”. Hukum pajak formil berisi kewajiban dan hak WP secara formil.

Download Link2: http://www.ziddu.com/download/19269240/2.ModulKUPRevisi1.doc.html